MAKALAH PKN
oleh :
N A M A :
FAISAL AKBAR
MANAJEMEN : C
STIE MUHAMMADYAH MAMUJU
2014
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji Syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan limpahan – Nya lah
penulis dapat menyelesaikan penyusunan
Tugasmatakuliah.
Penulis manyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.Akhir kata penulis berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat tidak hanya diri sendiri, melainkan kepada semua dan memberikan sumbangsih yang berarti bagi kita semua.
Untuk itu, kritikan dan saran yangsifatnya membangun dari para pembaca sangat saya harapkan.Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam makalahini. Dan hanya kepada Allah swt kita berlindung dan memohon ampun.
Penulis manyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.Akhir kata penulis berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat tidak hanya diri sendiri, melainkan kepada semua dan memberikan sumbangsih yang berarti bagi kita semua.
Untuk itu, kritikan dan saran yangsifatnya membangun dari para pembaca sangat saya harapkan.Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam makalahini. Dan hanya kepada Allah swt kita berlindung dan memohon ampun.
Kalukku,
Februari 2014
Penulis
DAFTAR ISI
SAMPUL
DEPAN……………...…………………………………………….i
KATA PENGANTAR ........................................................................... .….ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... …..iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... …..1
BAB II PEMBAHASAN........................................................................ …..3
A. Pendekatan
Teori Sistem Politik ……………………………….........3
B. Pendekatan Teori
Struktural-Fungsional Sistem Politik ……….........6
C.
Peran Penting Sejarah dalam Sistem Politik Indonesia……………...10
D.
Sistem Politik Indonesia……………………………………………….12
E. Sejarah Sistem Politik di
Indonesia……………………………………13
F.
Perbedaan sistem politik di berbagai Negara………………………...15
BAB III PENUTUP................................................................................ ….16
A.
Kesimpulan ..................................................................................... ....16
BAB
I
PENDAHULUAN
Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem
darisistem sosial. Perspektif
atau pendekatan sistemmelihat keseluruhan
interaksi yang ada dalamsuatu
system, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan
memilikihubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari
perspektif sistem bisa dilihat dari
berbagai sudut, misalnya denganmenekankan
pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubunganantara
berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan
antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya
merupakan satuaspek, sedangkan peranan partai politik dan
kelompok-kelompok penekan merupakan bagian
lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem
politik bisa dilihat sebagaikebudayaan politik , lembaga-lembaga
politik, dan perilaku politik.Model sistem politik yang paling sederhana
akan menguraikan masukan(input ) ke dalam sistem politik, yang mengubah
melalui proses politik menjadikeluaran (output ). Dalam model ini masukan
biasanya dikaitkan dengan dukunganmaupun
tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintahan untuk bisa menghasilkankesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif
ini, maka efektifitas sistem politik adalahkemampuannya untuk menciptakan
kesejahteraan bagi rakyat.Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat
relatif, hal ini dipengaruhioleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah
dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain
juga turut memberikontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara.
Seperti halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem
politik di Indonesia selalumengalami perubahan.Indonesia merupakan bagian dari
sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh
pada sistem politik negara tetangga maupun dalamcakupan lebih luas. Struktur
kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara
dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya
dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia
belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur danfungsinya belum
diperhitungkan sistem politik negara lain.Salah satu syarat penting dalam
memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan
wawasan dengan melibatkan institusi-institusi nasional dan internasional.
Artinya lingkungan internal dan
eksternalsebagai batasan
dari
suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.Lingkungan
internal akan sangat dipengaruhi oleh
budaya politik bangsaIndonesia. Sedangkan budaya politik sendiri merupakan
wujud sintesa peristiwa- peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam
kehidupan masyarakat, diwariskanturun temurun berupa tatanan nilai dan norma
perilaku. Sementara itu, lingkunganeksternal sedikit banyak mempengaruhi
lingkungan internal ketika transformasi budaya berlangsung akibat
peristiwa sejarah semisal penjajahan kolonial maupun bentuk “penjajahan”
budaya pop ( pop culture) di era globalisasi.
Mempelajari
sistem politik suatu negara tidak dapat dan tidak pernah berdirisendiri dari
sistem politik negara lain, setidaknya itulah maksud implisit yangdiutarakan
David Easton melalui pendekatan analisa sistem terhadap sistem politik.Sampai
kemudian, Gabriel Almond meneruskannya ke dalam turunan teori
sistem politik yang lebih konkrit, yaitu menggabungkan teori sistem ke
dalam struktural-fungsional, barulah kita mendapatkan pemahaman bagaimana
sistem politik seperti diIndonesia berinteraksi dengan sistem politik lainnya.Akhirnya,
mengingat sebegitu luas pembicaraan mengenai sistem politik,maka layaknya suatu
sistem, kami akan ciptakan terlebih dahulu batasan-batasannya,yaitu mengenalkan
kedua pendekatan terhadap sistem politik baru kemudianmenganalisis sistem
politik Indonesia. Oleh karena itu terlebih dahulu kami akanmembahas pendekatan
sistem politik dari teori behavioral.
BAB II
PENDEKATAN TEORI SISTEM POLITIK
A. Pendekatan Teori Sistem Politik
Adalah David Easton
(1953),seorang ilmuwan politik dari HarvardUniversity, memperkenalkan
pendekatan analisa sistem sebagai metode terbaik dalammemahami politik. Di
kalangan ilmuwanpolitik yang menganut tradisi pluralis, teoriEaston yang
bersifat abstrak berpengaruh sampai akhir tahun 1960-an. Kaum pluralismengingkari berbicara dengan konteks
spesifik. Sedangkan ilmuwanpolitik kontemporer berkeinginan untuk
menciptakan teori umum dengan melihat masalahlebih konstekstual.Sebagai
pendukung setia aliran behavioralisme, Easton berusaha kerasmengantarkan
politik menjadi ilmu setara dengan ilmu alam dengan mengembalikannya kedalam
kaidah-kaidah saintifik seperti generalisasi, abstrak,validitas, dan sebagainya
untuk mengukur tingkah laku politik seseorang. Hasrat kuatuntuk memunculkan
politik sebagai ilmu pengetahuan (science) ditempuh dengancara menciptakan
model abstrak, mempolakan rutinitas dan proses politik secaraumum. Model
seperti ini menurut Easton, memiliki tingkat abstraksi saintifik sangattinggi,
sehingga generalisasi politik sebagai ilmu akan tercapai. Menurut Easton, politik
harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan kumpulan
dari beberapa masalah yang harus dipecahkan.Easton menganggap politik sebagai organisme, memperlakukannya
sebagaimahluk hidup. Teori Easton berisi pernyataan tentang apa yang membuat
sistem politik beradaptasi, bertahan dan bereproduksi, dan terutama,
berubah. Eastonmenggambarkan politik
dalam keadaan selalu bergejolak, menolak ide “equilibrium,”yang mempengaruhi teori politik masa kini
(lihat teori institusionalisme).
Lebih jauh,
Easton menolak ide bahwa politik dapat dipelajari dengan melihat
berbagaitingkatan analisis. Oleh karena itu, abstraksi Easton dapat diterapkan
untuk kelompok apapun pada waktu kapanpun.Fokus perhatian Easton bersumber
pada pertanyaan mengenai bagaimanamengelola sistem politik agar tetap utuh
dalam situasi dunia yang penuh gejolak danrentan pada perubahan. Dalam menjawab
pertanyaan ini, Easton meyakini akan pentingnya melakukan penelitian akan
bagaimana sistem politik berinteraksi denganlingkungannya, baik di dalam maupun
di luar lingkup masyarakat.,Secara sederhana Easton mengungkapkan bahwa
memahami sistem politik sama seperti halnya memahami sistem lain seperti
ekonomi, yang kesemuanyamerupakan
subsistem dari sistem yang lebih besar. Namun demikian, sistem
politik menurut pandangan Easton bersifat
khusus, karena memiliki
kekuatan membuatkeputusan yang mengikat semua anggota dalam sistem.
Perbedaan
satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkanmelalui tiga
dimensi: polity, politik,dan policy (kebijakan).
Easton berpendapat bahwa definisi
politik dari ketiga dimensi ini terbukti lebih efektif, terutama
untuk memahami realitas politik dalam upaya memberikan pendidikan
politik.Fokus pendekatan sistem berawal pada adanya tuntutan, harapan,
dandukungan, sebagai prasyarat sebelum memasuki proses konversi dalam
sistem politik. Setelah melalui proses konversi barulah keluar keputusan
mengikat seluruhanggota masyarakat dalam bentuk hukum ataupun perundangan.
Hukum dan perundangan tersebut, pada gilirannya, akan menciptakan reaksi
berupa opini dalammasyarakat, menghasilkan masukan baru, dan kembali
menciptakan tuntutan dan ataudukungan baru.Easton memandang sistem politik
sebagai tahapan pembuatan keputusan yangmemiliki batasan dan sangat luwes (berubah
sesuai kebutuhan). Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa
tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan(conversion); dan fungsi output sebagai
hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnyaseperti berikut ini:
Tahap 1: Di dalam
sistem politik akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu(misal:
kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutantersebut.
Tahap 2:
Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (“diproses dalamsistem”),
memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri.
Tahap 3: Setiap
keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksidengan
lingkungannya.
Tahap 4:Ketika
kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akanmenghasilkan tuntutan
baru dan kelompok dalam mendukung ataumenolak kebijakan tersebut (“feedback”).
Tahap 5: Kembali ke
tahap 1.Polity diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma,
bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam
politik.
Politik
dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi
konflik,dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Dimensi ini melingkupi beberapa
isu klasik yang berkaitan dengan ilmu politik, seperti siapa yang dapat
memaksakan kepentingannya? mekanismeseperti apa yang berlangsung dalam
menangani konflik? Dan sebagainya.
Policy
sebagai dimensi politik, melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut
pemenuhantugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan
keputusan yang mengikat bagi semua.
Ilustrasi
1. Model Analisa Sistem Politik
Apabila
sistem berfungsi seperti tahapanyang digambarkan, kita akanmendapatkan “sistem
politik stabil.”Sedangkan apabila sistem tidak berjalansesuai tahapan, maka
kita akanmendapatkan “sistem politik disfungsional.” Easton
menetapkan batasan lingkungan pada sistem politik dimana input dan
output senantiasa berada dalam keadaan tetap, seperti tergambar dalam
ilustrasi di bawah ini.Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya
menggabungkan berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa
sistem. Proses penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan aneka
realitas politik yang rumit dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem,
tanpa melupakan politik yang sifatnya multidimensi. Namun demikian,
teori Easton memiliki beberapa kelemahan, antara lain karena:
1.Sifatnya yang mutlak;
2.Teori
menjunjung tinggi kestabilan, kemudian gagal menjelaskan mengapasistem dapat
hancur atau konflik;
3.teori
menolak setiap kejadian atau masukan dari luar yang akan mendistorsisistem.
Dengan kata lain, pendangan Easton menyarankan bahwa setiapsistem politik dapat
diisolasi dari yang lainnya (lihat otonomi, kedaulatan);
4.Teori
ini mengingkari keberadaan suatu negara;
5.Teori
bersifat mekanistik, dengan demikian melupakan diferensiasi sistemyang timbul
akibat variasi.
B. Pendekatan Teori
Struktural-Fungsional Sistem Politik
Di
tahun 1970-an, ilmuwan politik Gabriel Almond dan Bingham Powellmemperkenalkan
pendekatan struktural-fungsional untuk membandingkan sistem politik
(comparative politics). Mereka berargumen bahwa memahami suatu
sistem politik, tidak hanya melalui institusinya (atau struktur) saja,
melainkan juga fungsimereka masing-masing. Keduanya juga menekankan bahwa
institusi-institusi tersebutharus ditempatkan ke dalam konteks historis yang
bermakna dan bergerak dinamis,agar pemahaman dapat lebih jelas. Ide ini
berseberangan dengan pendekatan yangmuncul dalam lingkup perbandingan politik
seperti: teori negara-masyarakat dan teoridependensi. Almond (1999) mendefinisikan
sistem sebagai suatu obyek, memiliki bagianyang dapat digerakan, berinteraksi
di dalam suatu lingkungan dengan batas tertentu.Sedangkan sistem politik
merupakan suatu kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam
merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama masyarakatataupun kelompok di
dalamnya. Pemerintah atau negara merupakan bagian dari pembuat kebijakan
dalam sistem politik.Seperti telah disampaikan sebelumnya, teori ini merupakan
turunan dari teorisistem Easton dalam konteks hubungan internasional. Artinya
pendekatan struktural-fungsional merupakan suatu pandangan mekanis yang melihat
seluruh sistem politik sama pentingnya, yaitu sebagai subyek dari hukum
“stimulus dan respon” yang sama —atau input dan output. Pandangan ini juga
memberikan perhatian cukup terhadapkarakteristik unik dari sistem itu
sendiri.Pendekatan struktural-fungsional sistem disusun dari beberapa
komponenkunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, lembaga
eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan. Menurut Almond, hampir
seluruh negara di jaman moderenini memiliki keenam macam struktur politik
tersebut. Selain struktur, Almondmemperlihatkan bahwa sistem politik terdiri
dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan
komunikasi.Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat
mewariskannilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan
keluarga,sekolah, media, perkumpulan religius, dan aneka macam struktur politik
yangmembangun, menegakan, dan mentransform pentingnya perilaku politik
dalammasyarakat. Dalam terminologi politik, sosialisasi politik merupakan
proses, dimanamasyarakat menanamkan nilai-nilai kebajikan bermasyarakat, atau
prinsip kebiasaanmenjadi warga negara yang efektif. Rekrutmen mewakili proses
dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi
dari warga negara, untuk Ilustrasi
4.
Fungsi dalam Sistem Politik Indonesia
memilih
atau menunjuk orang untuk melakukan aktifitas politik dan duduk dalamkantor
pemerintahan. Dan komunikasi mengacu pada bagaimana suatu sistemmenyampaikan
nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusunsistem
politik.
Dalam
sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai darimembangun
dan mengoperasikan sistem pendidikan, menjaga keamanan danketertiban
masyarakat, sampai terjun dalam peperangan. Untuk melaksanakan tugastersebut,
pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut struktur,
seperti parlemen, birokrasi, lembaga administratif, dan pengadilan, yang
melakukan fungsikhusus pula, sehingga pemerintah dapat dengan leluasa
merumuskan, melaksanakan,dan menegakan kebijakan.Agar lebih jelas, sistem
politik Almond dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.Pengetahuan mengenai
keenam macam struktur politik tersebut belum dapatmenerangkan sistem politik
apapun, selain memperlakukannya sebagai entitas yang berdiri sendiri,
namun belum mencapai tahap interaksi. Untuk itu, lingkungan perlutercipta lebih
dahulu sebagai konteks memahami keberadaan struktur politik,misalnya negara
Indonesia seperti ilustrasi berikut ini.
Tidak ada dua negaraidentik dalam
menjalankan fungsi tiap struktur, seperti halnya Amerika Serikat danCina
memiliki parlemen, namun cara kerja parlemen mereka amatlah berlainan.
Agar lebih jelas, interaksi antar berbagai fungsi dalam struktur
kelembagaan di dalamsistem politik Indonesia dengan sistem politik negara lain
dapat disimak pada ilustrasi berikut: Struktur harus dikaitkandengan
fungsi.
+
. Ilustrasi 2. Struktural Fungsional
Sistem Politik Almond
Kita Dapat memahami
bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dankinerja. Fungsi
proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalammerumuskan kebijakan
dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain:artikulasi kepentingan,
agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasidan penegakan
kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan
dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum kebijakan
dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau
masyarakat harusmemutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik.
Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau
diartikulasikan.
Agar bekerja efektif,
proses harus memadukan tuntutan (agregasi) ke dalamalternatif pilihan, seperti
pajak lebih tinggi atau rendah atau jaminan sosial lebihtinggi atau kurang,
dimana dukungan politik dapat dimobilisasi. Alternatif pilihankebijakan
kemudian disertakan. Siapapun yang mengawasi
pemerintahan akanmendukung salah satu, baru kemudian pembuatan kebijakan
mendapatkan legitimasi.Kebijakan harus ditegakkan dan diimplementasikan
Namun demikian, Almond menyadari bahwa pendekatan struktural-fungsionaldalam memahami sistem masih banyak
kekurangan. Almond kemudianmencontohkan hasil penelitian Theda Scokpol,
mengenai studi sistem politik mencari penyebab terjadinya revolusi dengan
mengamati perubahan politik di berbagai negaramelalui perbandingan
lembaga-lembaga yang ada pada periode historis ataupun rejim pemerintahan
yang berbeda,
sebagai alternatif,
disamping pendekatan dynamicdevelopmental atau pendekatan dinamika pembangunan
sebagai pelengkap pendekatan struktural fungsional dalam memahami sistem
politik. Namun demikian, pendekatan struktural-fungsional ternyata belum
cukuplengkap dalam menjelaskan fenomena perubahan politik yang ada. Faktor
budaya politik (political culture) sebagai bagian penting dari sistem
politik yang sangat berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu bangsa.
Terpisah dari siapa yangmemaknai dan mendominasi bahasa sejarah, tetap
nilai-nilai historis akan berperan
C.
Peran Penting Sejarah dalam Sistem Politik Indonesia
Peran penting sejarah
dalam memahami sistem politik sangat berkaitandengan faktor lingkungan.
Perubahan lingkungan sebagai batas ruang lingkup sistem politik merupakan
hasil bentukan budaya yang terdapat di dalam maupun di luar sistem.Budaya
sendiri merupakan peristiwa sejarah yang menggambarkan pola perilaku, cita
rasa, yang dirasakan, ditanamkan, diwariskan, dari generasi satu kegenerasi
lainnya. Dengan demikian sangatlah naif apabila kita menganalisa
sistem politik sekarang tanpa paham akar sejarahnya. Karena yang akan kita dapatkanhanyalah analisa sempit yang
tidak dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan perbaikan sistem
politik di masa depan.Pendekatan historical institutionalism analysis yang
dikemukakan oleh PaulPierson dan Theda Scockpol (2000), ilmuwan politik dari
Harvard University,merupakan alternatif pendekatan teori politik behavioralisme
dan rasionalisme yangsangat mengutamakan
metodologi empirik dalam mengamati perubahan pada pemerintahan, politik,
dan kebijakan publik. Menurut Scockpol, ciri dari pendekatanhistorical
institutionalisme terletak pada upaya mencari jawaban terhadap
pertanyaan besar dan substantif yang biasanya menjadi perhatian publik
maupun para ilmuwan politik.Sebagai contoh, behavioralis terkadang luput
mengamati bahwa keseragaman pola tingkah laku individu dalam
berpartisipasi secara sukarela dalam suatuorganisasi atau mencoblos dalam
pemilihan umum, dapat berbeda maknanya tergantung dari organisasi atau
institusi apa yang dipilih pada satu negara ataupun periode
tertentu.Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, historical
institusionalmemandang penting penting artinya waktu, mengkhusukan pada alur
berpikir danmelacak transformasi dan proses dari berbagai ukuran dan waktu.
Pendekatan inimengalanisis konteks dan hipotesis makro tentang perpaduan dampak
dari institusidan proses daripada hanya mempelajari satu institusi pada satu
periode waktu sajadalam rangka memahami pemerintahan, politik, dan kebijakan
publik. Oleh karenaitu, pendekatan historical institusional tidak ragu untuk
menggali sejarah sebagai pelengkap pendekatan yang fokus pada analisis
data dalam periode waktu singkat.
Pentingnya sejarah juga
diakui oleh para Indonesianis (ahli Indonesia) sepertiHerbert Feith, dalam
mempelajari sistem politik Indonesia. Dalam mengaplikasikansejarah dalam sistem
politik Indonesia, Feith menggunakan teori sistem struktural-fungsional dengan
empat pendekatan, antara lain:1.Masa sebelum tahun 1950-an, mempelajari
Indonesia dari sudut politik danadministrasi kolonial, termasuk organisasi dan
perjuangan politik kaum bumiputra,2.Masa pemerintahan Soekarno, tahun 1950-an sampai pertengahan
tahun 1960-an, ahli politik Indonesia asal Amerika Serikat, J. Kahin,
menawarkan konsep baru dengan berfokur pada tingkah laku politik kaum
bumiputera dalamgerakan nasionalisme dan revolusi,3.Masa setelah tahun 1960-an,
dengan tokohnya Clifford Geertz, mempelajarisifat-sifat dari tingkah laku
politik anggota masyarakat yang lebih luas.Konsep Geertz mengaplikasikan
pendekatan sosio-kultural terhadap budayamasyarakat jawa dan kaitannya dengan
partai politik, melahirkan konsep“politik aliran,”4.Feith pada akhirnya
menggabungkan pendekatan Kahin dengan “mempelajari perkembangan tingkah
laku politik elit Indonesia dalam kerangka sejarah,dengan analisa
semi-fungsional terhadap pertanyaan pokok, mengapalembaga politik Barat tidak
berjalan dengan baik dan akhirnya berantakan.”
Sehingga, dalam
mempelajari sistem politik Indonesia masa sekarang, perlumengetahui peranan
institusi-institusi dalam masa transisi pemerintahan Indonesia.Kegagalan sistem
dalam pendekatan yang menggabungkan struktural-fungsional dansejarah, bukan
merupakan tanggung jawab individu sebagai aktor penggerak suatulembaga, akan
tetapi lebih karena pola yang terus menerus diwariskan atau lebihkeras,
diindoktrinasikan, kepada sistem.Pada akhirnya, apabila sistem politik harus
berubah, institusi-institusi yang ada perlu dirumuskan kembali tingkat
kepentingan dan fungsinya di masa depan denganmemperhatikan kegagalan-kegagalan
mereka di masa lalu sebagai input. Singkatkata, input berupa desakan, tuntutan,
dan dukungan lingkungan nasional daninternasional, seyogyanya memperhatikan latar belakang sejarah mengapa
inputtersebut ada.
D. Sistem Politik Indonesia
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu
kebulatan atau keseluruhan yang kompleks danterorganisasi.
2. Pengertian
Politik
Politik berasal dari
bahasa yunani yaitu “ polis”
yang artinya Negara
kota.Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan
dalam Negara/kehidupan Negara.
Istilah politik dalam
ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan,dasar dasar
pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada
dasarnya menyangkut
tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara
dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat disimpulkan bahwa
politik adalah interaksi antara pemerintah danmasyarakat dalam rangka proses
pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikattentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
3. Pengertian Sistem
Politik
Menurut Drs. Sukarno,
sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip,yang membentuk satu kesatuan
yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan
kekuasaan dengan caramengatur individu atau kelompok individu satu sama lain
atau dengan Negara danhubungan Negara dengan Negara.
E.
Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia
bisa dilihat dari proses politik yang terjadi didalamnya. Namun dalam
menguraikannya tidak cukup sekedar melihat
sejarahBangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif.
Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional
yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik
merupakan sistem yang terbuka,karena
sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan
analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangansaja seperti dari
sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatantradisional
dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretansekilas.
Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif
yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem.
Kapabilitassistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan
tantangan.Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini
berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti
Aristoteles dan Plato dan diikutioleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19
melihat prestasi politik diukur dari sudutmoral. Sedangkan pada masa modern
sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi ( performance
level yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalammasyarakat, lingkungan
luar masyarakat dan lingkungan internasional
Pengaruh ini
akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau
dari kelompok infrastruktur politik dan darilingkungan internasional.Perubahan
ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proesmengkonversi input
menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang ( gatekeeper ).
Terdapat 5 kapabilitas
yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1.
Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan
Sumber daya alam dan sumber dayamanusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat
potensial sampai kemudiandigunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti
pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam
modal domestik itu akanmemberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak
inilah yangkemudian menghidupkan negara.
2.
Kapabilitas Distributif. SDA yang
dimiliki oleh masyarakat dan negara diolahsedemikian rupa untuk dapat
didistribusikan secara merata, misalkan sepertisembako yang diharuskan dapat
merata distribusinya keseluruh masyarakat.Demikian pula dengan pajak sebagai
pemasukan negara itu harus kembalididistribusikan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.
3.
Kapabilitas Regulatif (pengaturan).
Dalam menyelenggaran pengawasan tingkahlaku individu dan kelompok maka
dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasiindividu sering memunculkan benturan
pendapat. Seperti ketika pemerintahmembutuhkan maka kemudian regulasi
diperketat, hal ini mengakibatkanketerlibatan masyarakat terkekang.4.
4.
Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan
pemerintah dalam berkreasi dan secaraselektif membuat kebijakan yang akan
diterima oleh rakyat. Semakin diterimakebijakan yang dibuat pemerintah maka
semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5.
Kapabilitas responsif, dalam proses
politik terdapat hubungan antara input danoutput, output berupa kebijakan
pemerintah sejauh mana dipengaruhi olehmasukan atau adanya partisipasi
masyarakat sebagai inputnya akan menjadiukuran kapabilitas responsif.
kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuahnegara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkansekarang banyak negara
yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdaganganinternasional. Minimal
dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (
superpower ) memberikan hibah ( grants ) dan pinjaman (loan) kepadanegara-negara berkembang.
F. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara
1. Sistem Politik Di
Negara Komunis
Bercirikan pemerintahan
yang sentralistik, peniadaan hak
milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme
pemilu yang terbuka,tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap
arus informasi dankebebasan berpendapat
2. Sistem Politik Di
Negara Liberal
Bercirikan adanya
kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan;
khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan
yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yangdidalamnya terdapat jaminan
hak-hak kaum minoritas
3. Sistem Politik
Demokrasi Di Indonesia
Sistem politik yang
didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dankelembagaan yang demokratis.Adapun
sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
1.
Ide kedaulatan rakyat
2.
Negara berdasarkan atas hokum
3.
Bentuk Republik
4.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5.
Pemerintahan yang bertanggung jawab
6.
Sistem Pemilihan langsung
BAB
II
KESIMPULAN
Indonesia adalah negara
kesatuan berbentuk republik, dengan memakaisystem demokrasi, di mana kedaulatan
berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut
sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang
meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainyakemerdekaan
pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyatyang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya
yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara
Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem
pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama
tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950),namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 -1997), pemerintah
merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahanyang bersifat sangat
sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan
desentralisasi kekuasaan.
Sistem politik
Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan
dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umumtermasuk proses
penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilankeputusan, seleksi
dan penyusunan skala prioritasnya.Konstitusi Negara Indonesia adalah
Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yangmengatur kedudukan dan tanggung jawab
penyelenggara negara; kewenangan, tugas,dan hubungan antara lembaga-lembaga
negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).UUD 1945 juga mengatur hak dan
kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiriatas Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Lembaga Eksekutif terdiri atas
Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantuoleh seorang wakil presiden
dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsidipimpin oleh seorang
gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadyadipimpin oleh seorang
bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaankehakiman yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembagakehakiman tertinggi bersama
badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan,
pengawasan, pengaturan, memberinasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD
1945 telah mengalami beberapa kaliamandemen, yang telah memasuki tahap
amandemen keempat. Amandemenkonstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar
terhadap tugas dan hubunganlembaga-lembaga Negara.
