MAKALAH MEREKONSTRUKSI MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN
MELALUI PERUBAHAN SISTEM PENELOLAAN PENDIDIKAN
DI SEKOLAH
Disusun oleh:
Kelompok 5
·
Marwati
·
Sulaiman
·
Siti
rasmiati
PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMAKAKA
MAMUJU
2013/2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
makalah ini.
Secara garis besar, makalah ini
berisi tentang Merekonstruksi Masyarakat Dan Kebudayaan Melalui Pengubahan
Sistem Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah, Sekolah sebagai kegiatan pendidikan
untuk menuntut itu.
Meskipun penulis berharap isi dari
makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, Namun penulis menyadari bahwa
dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu,
penulis meohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk
menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita
semua. Amin.
Mamuju, September 2013
Tim Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekarang kita berada pada milenium ke-3 dari proses kehidupan manusia, tepatnya berada pada abad ke-21, yang bukan saja merupakan abad baru, melainkan juga peradaban baru. Hal ini dikarenakan betapa pun bangsa kita mengalami krisis moneter, ketidakstabilan politik, bangsa Indonesia tengah mengalami restrukturisasi global dunia yang sedang berjalan yang ditandai dengan berbagai perubahan dalam semua aspek kehidupan, baik di negara maju apalagi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
Bahkan, yang lebih parah adalah akibat krisis ini muncul krisis moral di masyarakat kita, pembantaian, pemerkosaan, tawuran antara pelajar, dan perampasan hak milik oranglain ierjadi di mana-mana. Dari sudut pendidikan, tampaknya ada indikasi bahwa krisis moral yang dikemukakan di atas, menandakan belum berhasilnya lembaga pendidikan (sekolah) membentuk pribadi anak bangsa ini menjadi pribadi yang bermartabat.
B. Rumusan Masalah
1. Apa visi dan misi dari pendidikan persekolahan?
2. Bagaimana kedudukan sekolah sebagai sarana dan rekontruksi masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan?
4. Bagaimana perbandingan pendidikan di sekolah dengan system desentralisasi?
5. Apa saja program kegiatan yang perlu dikedepankan?
C. Tujuan Penulisan
Melengkapi tugas kuliah yang diberikan oleh dosen pembimbingv
Menjelaskan tentang kebudayaan dan rekontruksi masyarakat melalui pengubahan sistem pengelolaan pendidikan disekolahv
Memberikan pemahaman tentang fungsi dan keadaan suatu lembaga pendidikan yang sebenarnya.
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
A. Misi Pendidikan Persekolahan
Dewasa ini sekolah telah tersebar di
sekolah pelosok tanah air.hal itu sangat menggembirakan karena diharapkan kaum
terpelajar dapat ditemukan di mana-mana.dengan banyaknya kaum
terpelajar,berarti misi pendidikan sekolah tercapai
Dengan banyaknya kaum terpelajar, berarti misi pendidikan sekolah tercapai yaitu:
a) Pendidikan kepribadian,
b) Pendidikan kewarganegaraan, dan
c) Pendidikan intelektual.
Dalam hal pendidikan kepribadian, sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah, misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajar memasuki Taman Kanak-Kanak sampai Pendidikan Tinggi.
Hal itu tampak pada banyaknya kritik pada sekolah. Pengetahuan tentang “bagaimana memperoleh pengetahuan” penting bagi pembelajar dan juga para guru. Hal yang kedua ini pula merupakan unjuk kerja yang dapat dinilai oleh masyarakat tentang bagaimana peran sekolah dalam membentuk pribadi kaum terpelajar.
Dengan banyaknya kaum terpelajar, berarti misi pendidikan sekolah tercapai yaitu:
a) Pendidikan kepribadian,
b) Pendidikan kewarganegaraan, dan
c) Pendidikan intelektual.
Dalam hal pendidikan kepribadian, sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah, misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajar memasuki Taman Kanak-Kanak sampai Pendidikan Tinggi.
Hal itu tampak pada banyaknya kritik pada sekolah. Pengetahuan tentang “bagaimana memperoleh pengetahuan” penting bagi pembelajar dan juga para guru. Hal yang kedua ini pula merupakan unjuk kerja yang dapat dinilai oleh masyarakat tentang bagaimana peran sekolah dalam membentuk pribadi kaum terpelajar.
Harapan tentang timbulnya kaum
terpelajar,atau tercapainya pelaksanan pendidikan ikritik intelektual,belum
memuaskan.hai itu tampak pada banyaknya
kritik pada sekolah.sebagai kritik tersebut bersumber pada ketidak
mampuan lulusan sekolah menggunakan ilmu pengetahuan,sebagiaan besar terletak
pada salah mengerti tentang pemerolehan
ilmu pengetahuan.pembelajar tidak mengerti bahwa ilmu pengetahuan merupakan
hasil penelitian.
Pengetahuan tentang’’bagaiman
memperoleh pengetahuan’’penting bagi pembelajar dan juga para guru.apabila
seseorang pebelajar,mahasiswa,guru, apalagi serjana,mengetahui’’bagaimana
memperoleh pengetahuan’’tentang masyarakat maka Ia akan dapat [a] memehami
perilaku manusia dalam masyarakat ,dan [b] ikut serta memperbaiki perilaku
warga masyarakat secara tidak langsung.
hal yang kee dua ini terjadi,karena
ciri keterpelajaran adalah berpartisipasi memecahkan masalah dalaam
masyarakat.hal yng ke dua ini pula merupakan unjuk kerja yang dapat dinilai
oleh masyarakat tentang bagaimana perana sekolah dalam membentuk pribadi kaum terpelajar.
Untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal perlu memerlukan suatu landasan. Hal ini dikarenakan kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani, dan tindakan manusiawi dalam hu-bungannya dengan alam, manusia, dan sistem nilai. Unsur material pendidikan pada umumnya terhimpun dalam satuan tindak mendidik (tindak pedagogis) yang secara mikro dikenal sebagai situasi pendidikan, atau secara makro dikenal sebagai kegiatan pendidikan terprogram, atau program-program kegiatan pendidikan. Pandangan manusia yang menyatakan bahwa manusia adalah animal educandum, animal symbolicum, homo regiusus, merupakan landasan yang kuat bagi pekerjaan di bidang pendidikan dalam acuan makro atau mikro.
Analisis keilmuan tentang kegiatan pendidikan di sekolah secara makro menunjukkan bahwa penciptaan program-program pendidikan memerlukan landasan berbagai cabang ilmu pengetahuan secara interdisiplinier. analisis keilmuan interdisiplinier tersebut memang di perlukan,karenakegiatan pendidikan sebagai objek ilmiah merupakan [a] gejala rohani,dalam arti pekembangan rohani antara anak yang menjadi dewasa dalam konteks hubungan rohani antara anak didik dengan pendidiknya, [b]peristiwa sosial,dalam arti merupakan tindakan sosialisasi dari generasi tua ke generasi muda,merupakan hubungan antaraindividu,dan hubungan kelompok sosial dalam arti lokal,nasional dan internasional, [c] hubungan nilai normal,sebab dalam kegiatan pendidikan memang terjadi transaksi nilai atau simbolik yang asimetris darin kelompok pendidik kekelompok anak didik.sementara itu,muatan pendidikan yang di berikan di sekolah dapat di akumulasi dalam lima materi keilmuan,yakni [1] ide abstrak,[2] benda fisik,[3] jasad hidup,[4] gejala rohani,[5] peristiwa sosial,dan[6]dunia tanda,merupakan upaya pembentukan pembelajar menjadi manusia yang memiliki pribadi yang bermoral,intelektual,serta mmpu berinteraksi sosial,baik dengan manusia lainnya maupun dengan lingkungannya.
Untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal perlu memerlukan suatu landasan. Hal ini dikarenakan kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani, dan tindakan manusiawi dalam hu-bungannya dengan alam, manusia, dan sistem nilai. Unsur material pendidikan pada umumnya terhimpun dalam satuan tindak mendidik (tindak pedagogis) yang secara mikro dikenal sebagai situasi pendidikan, atau secara makro dikenal sebagai kegiatan pendidikan terprogram, atau program-program kegiatan pendidikan. Pandangan manusia yang menyatakan bahwa manusia adalah animal educandum, animal symbolicum, homo regiusus, merupakan landasan yang kuat bagi pekerjaan di bidang pendidikan dalam acuan makro atau mikro.
Analisis keilmuan tentang kegiatan pendidikan di sekolah secara makro menunjukkan bahwa penciptaan program-program pendidikan memerlukan landasan berbagai cabang ilmu pengetahuan secara interdisiplinier. analisis keilmuan interdisiplinier tersebut memang di perlukan,karenakegiatan pendidikan sebagai objek ilmiah merupakan [a] gejala rohani,dalam arti pekembangan rohani antara anak yang menjadi dewasa dalam konteks hubungan rohani antara anak didik dengan pendidiknya, [b]peristiwa sosial,dalam arti merupakan tindakan sosialisasi dari generasi tua ke generasi muda,merupakan hubungan antaraindividu,dan hubungan kelompok sosial dalam arti lokal,nasional dan internasional, [c] hubungan nilai normal,sebab dalam kegiatan pendidikan memang terjadi transaksi nilai atau simbolik yang asimetris darin kelompok pendidik kekelompok anak didik.sementara itu,muatan pendidikan yang di berikan di sekolah dapat di akumulasi dalam lima materi keilmuan,yakni [1] ide abstrak,[2] benda fisik,[3] jasad hidup,[4] gejala rohani,[5] peristiwa sosial,dan[6]dunia tanda,merupakan upaya pembentukan pembelajar menjadi manusia yang memiliki pribadi yang bermoral,intelektual,serta mmpu berinteraksi sosial,baik dengan manusia lainnya maupun dengan lingkungannya.
B. Sekolah Sebagai Sarana
Rekonstruksi Masyarakat
Sekolah sebagai lembaga pendidikan
yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil apabila ada kerja
sama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah
merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi.
Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang
melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan
munculnya cara interaksi sosial yang khas. Analisis perwujudan sistem sekolah
sebagai organisasi sosial dicirikan oleh:
a) Memiliki suatu penghuni yang tetap,
b) Memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah,
c) Memiliki inti jaringan hubungan sosial,
d) Mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah, dan
e) Memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri.
Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malindoski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada tujuh sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan, yaitu:
1. Bahasa,
2. Sistem teknologi,
3. Sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi,
4. Organisasional,
5. Sistem pengetahuan,
6. Religi, dan
7. Kesenian.
C. Pengaruh Eksternal dan Internal dalam Pengelolaan Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang dilaksanakan secara terusmenerus dan berkelanjutan, paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pengaruh eksternal adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
Strategi Trikon itu meliputi
a) Memiliki suatu penghuni yang tetap,
b) Memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah,
c) Memiliki inti jaringan hubungan sosial,
d) Mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah, dan
e) Memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri.
Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malindoski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada tujuh sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan, yaitu:
1. Bahasa,
2. Sistem teknologi,
3. Sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi,
4. Organisasional,
5. Sistem pengetahuan,
6. Religi, dan
7. Kesenian.
C. Pengaruh Eksternal dan Internal dalam Pengelolaan Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang dilaksanakan secara terusmenerus dan berkelanjutan, paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pengaruh eksternal adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
Strategi Trikon itu meliputi
1. Konvergen, maksudnya. agar
pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan
kualitas pendidikan negara-negara maju.
2. Konsentris, maksudnya bahwa untuk
mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang
meng-Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi
bangsa, dan
3. Kontinuitas, maksudnya bahwa
pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terusmenerus. Dengan
karakteristik yang berbeda, tidak terasa model-model masyarakat itu telah
membawa konsekuensi logis tertentu manakala terjadi pergeseran dari satu bentuk
masyarakat ke bentuk lainnya. Demikian halnya pergeseran dari bentuk masyarakat
agraris ke industri atau masyarakat industri ke informasi sebagaimana yang kita
alami saat ini.
Ketiga
kategori masyarakat dimaksud adalah masyarakat agraris, industri, dan
informasi. Dengan karakteristik yang berbeda, tidak terasa model-model
masyarakat itu telah membawa konsekuensi logis tertentu manakala terjadi
pergeseran dari satu bentuk masyarakat ke bentuk lainnya. Demikian halnya pergeseran
dari bentuk masyarakat agraris ke industri atau masyarakat industri ke
informasi sebagaimana yang kita alami saat ini.
Strategi
konvergensi misalnya,paling banyak di pengaruhi
oleh pergolakan dunia yang apabila tidak diantisipasikan dengan baik,dapat
menjadi ancaman terhadap kelangsungan pendidikan di indonesia.
Apalagi kita mencermati
wancana social saat ini,tampaknya tiga bentuk masyarakat sebagaimana yang di
sebut-sebut dalam buku Alvin Tofler benar-benar menjadi kenyataan yang kita
hadapi.Ketiga katagori masyarakat dimaksudkan adalah masyarakat
agraris,indusri,dan informs.Dengan karakteristik yang berbeda,tidak terasa
model-model masyarakat itu telah membawa
konsekuensi logis tertentu manakala terjadi pergeseran dari satu bentuk
masyarakat kebentuk lainnya.Demikian haalnya pergeseran dari bentuk masyarakat
agraris keindustri atau masyarakat industry ke informasi sebagaimana yang kita
alami saat ini.
D. Pendidikan di Sekolah dengan
Sistem Desentralisasi
Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat dibawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan di bidang pendidikan bisa dirinci mulai dan kewenangan merumuskan atau membuat kebijaksanaan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan kebijaksanaan nasional, dan mengevaluasi atau memonitor kebijaksanaan nasional tersebut.
Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Kebijaksanaan yang berdimensi lokal adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Di dalam jenjang pendidikan yang selama ini kita anut, yakni jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sudah waktunya dipikirkan upaya-upaya desentralisasi. Desentralisasi jenjang pendidikan bisa dipilih apakah semua jenjang pendidikan itu bisa ditangani oleh pemerintah daerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan dasar dan menengah saja.
Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat dibawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan di bidang pendidikan bisa dirinci mulai dan kewenangan merumuskan atau membuat kebijaksanaan nasional di bidang pendidikan, melaksanakan kebijaksanaan nasional, dan mengevaluasi atau memonitor kebijaksanaan nasional tersebut.
Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Kebijaksanaan yang berdimensi lokal adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Di dalam jenjang pendidikan yang selama ini kita anut, yakni jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sudah waktunya dipikirkan upaya-upaya desentralisasi. Desentralisasi jenjang pendidikan bisa dipilih apakah semua jenjang pendidikan itu bisa ditangani oleh pemerintah daerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan dasar dan menengah saja.
E. Program Kegiatan yang Perlu Dikedepankan
Tidak terkecuali sektor pendidikan turut tereformasi. Reformasi pendidikan adalah sebuah rekayasa besar, yang tidak mungkin dikerjakan setengah hari juga tidak cukup dengan terpenggal-penggal, melimpahkan kesalahan pada berbagai faktor yang menjadi objek kritikan di atas. Tidak benar misalnya, dengan menyalahkan para guru, yang seperti harus bekerja tanpa imbalan materi yang memadai. Tampaknya, semua faktor di atas saling terkait satu dengan lainnya sebagai sebuah lingkaran setan yang harus diputus.
Hal yang perlu dilakukan dalam meniti jalan reformasi pendidikan adalah membongkar berbagai tabu, meluruskan jalan dan praktik yang serong, serta mengikis habis mitos yang mengesalkan.
1. Perlu disadari bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik, dan mempunyai bakat yang berbeda dengan lainnya. Siapa yang tidak mengakui ini, lupa betapa sistem pendidikan yang dikonsepkan secara seragam telah banyak meredam berbagai bakat terpendam.
2. Pendidikan tidak dimulai selepas sekolah menengah, yaitu pada tingkat universitas. Prestasi teoretis (universitas) dan praktis (kejuruan), kerja manual dan kerja otak, seharusnya sama-sama memperoleh penghargaan. Hal ini harus tercermin dalam jurusan yang ditawarkan, ijazah yang diberikan, terbukanya kesempatan kerja pendidikan, serta penghargaan masyarakat bagi kedua jenis pendidikan tersebut.
3. Perlunya sebuah sistem penilaian yang mencerminkan prestasi murid dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, tidak sekadar angka-angka yang mengklaim secara abstrak tentang mutu anak didik.
4. Perlu disadari bahwa (sistem) pendidikan tidak bebas nilai. Berbagai pelajaran sudah sarat nilai. Meski demikian, pelajaran seperti PMP (Pendidikan Moral Pancasila), yang diandalkan oleh Orde Baru untuk mencetak manusia pembangunan, telah menjadi kontraproduktif dan perlu diganti oleh pendidikan budi pekerti yang sifatnya universal.
5. Orang tua yang lebih berperan. Sekolah hanya berperan sebatas ikut membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya.
6. Perlu dikoreksi keyakinan bahwa isi pendidikan bisa diatur lewat birokrasi, dan sedapat mungkin harus diseragamkan.
7. Persaingan lembaga pendidikan negeri dengan swasta, baik formal maupun yang alternatif, dalam hal mutu dan konsep, ikut memperbaiki sistem pendidikan nasional. Untuk itu, dibutuhkan sebuah konsensus nasional tentang tujuan pendidikan. Hal yang dimaksud bukanlah sebuah penyeragaman baru, tetapi sebuah leitgedanken (alur pemikiran) yang memberikan ruang bagi mekarnya kreativitas dan keberagaman.
8. Sistem pendidikan, sebaiknya berorientasi pada nilai (wert orientied). Akan tetapi, pendidikan tidak boleh terbatas pada sekadar transfer pengetahuan dan keahlian fungsional. Hal yang menjadi bagian dari pembentukan pribadi yang matang, selain kemampuan mengkritik, sensibilitas, dan kreativitas, adalah kompetensi sosial dan kemampuan menyampaikan nilai dasar bersama.
9. Sistem pendidikan sebaiknya terkait dengan dunia praksis (praxisbezogen). Dalam kehidupan dan profesi, sering kali hal-hal yang mendasar terjadi dalam ruang di antara batasan-batasan konvensional. Atau, matematika dengan elektronika dan sosiologi dengan ekonomi. Untuk itu, diperlukan fleksibilitas para guru dan murid, mahaguru, dan mahasiswa, juga fleksibilitas dalam keseharian (jadwal dan kegiatan) lembaga pendidikan.
Tidak terkecuali sektor pendidikan turut tereformasi. Reformasi pendidikan adalah sebuah rekayasa besar, yang tidak mungkin dikerjakan setengah hari juga tidak cukup dengan terpenggal-penggal, melimpahkan kesalahan pada berbagai faktor yang menjadi objek kritikan di atas. Tidak benar misalnya, dengan menyalahkan para guru, yang seperti harus bekerja tanpa imbalan materi yang memadai. Tampaknya, semua faktor di atas saling terkait satu dengan lainnya sebagai sebuah lingkaran setan yang harus diputus.
Hal yang perlu dilakukan dalam meniti jalan reformasi pendidikan adalah membongkar berbagai tabu, meluruskan jalan dan praktik yang serong, serta mengikis habis mitos yang mengesalkan.
1. Perlu disadari bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik, dan mempunyai bakat yang berbeda dengan lainnya. Siapa yang tidak mengakui ini, lupa betapa sistem pendidikan yang dikonsepkan secara seragam telah banyak meredam berbagai bakat terpendam.
2. Pendidikan tidak dimulai selepas sekolah menengah, yaitu pada tingkat universitas. Prestasi teoretis (universitas) dan praktis (kejuruan), kerja manual dan kerja otak, seharusnya sama-sama memperoleh penghargaan. Hal ini harus tercermin dalam jurusan yang ditawarkan, ijazah yang diberikan, terbukanya kesempatan kerja pendidikan, serta penghargaan masyarakat bagi kedua jenis pendidikan tersebut.
3. Perlunya sebuah sistem penilaian yang mencerminkan prestasi murid dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, tidak sekadar angka-angka yang mengklaim secara abstrak tentang mutu anak didik.
4. Perlu disadari bahwa (sistem) pendidikan tidak bebas nilai. Berbagai pelajaran sudah sarat nilai. Meski demikian, pelajaran seperti PMP (Pendidikan Moral Pancasila), yang diandalkan oleh Orde Baru untuk mencetak manusia pembangunan, telah menjadi kontraproduktif dan perlu diganti oleh pendidikan budi pekerti yang sifatnya universal.
5. Orang tua yang lebih berperan. Sekolah hanya berperan sebatas ikut membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya.
6. Perlu dikoreksi keyakinan bahwa isi pendidikan bisa diatur lewat birokrasi, dan sedapat mungkin harus diseragamkan.
7. Persaingan lembaga pendidikan negeri dengan swasta, baik formal maupun yang alternatif, dalam hal mutu dan konsep, ikut memperbaiki sistem pendidikan nasional. Untuk itu, dibutuhkan sebuah konsensus nasional tentang tujuan pendidikan. Hal yang dimaksud bukanlah sebuah penyeragaman baru, tetapi sebuah leitgedanken (alur pemikiran) yang memberikan ruang bagi mekarnya kreativitas dan keberagaman.
8. Sistem pendidikan, sebaiknya berorientasi pada nilai (wert orientied). Akan tetapi, pendidikan tidak boleh terbatas pada sekadar transfer pengetahuan dan keahlian fungsional. Hal yang menjadi bagian dari pembentukan pribadi yang matang, selain kemampuan mengkritik, sensibilitas, dan kreativitas, adalah kompetensi sosial dan kemampuan menyampaikan nilai dasar bersama.
9. Sistem pendidikan sebaiknya terkait dengan dunia praksis (praxisbezogen). Dalam kehidupan dan profesi, sering kali hal-hal yang mendasar terjadi dalam ruang di antara batasan-batasan konvensional. Atau, matematika dengan elektronika dan sosiologi dengan ekonomi. Untuk itu, diperlukan fleksibilitas para guru dan murid, mahaguru, dan mahasiswa, juga fleksibilitas dalam keseharian (jadwal dan kegiatan) lembaga pendidikan.
BAB III
PENUTUP
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pemaparan diatas dapat kami simpulkan bahwa:
1. Visi dan Misi pendidikan sekolah terhimpun dalam Pendidikan kepribadian, Pendidikan kewarganegaraan, dan Pendidikan intelektual.
2. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malindoski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan.
3. Pengaruh eksternal dalam hal pendidikan adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan pengaruh internalnya adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia di bidang pendidikan.
4. Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Kebijaksanaan yang berdimensi lokal adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.
5. Program pendidikan yang harus dikedepankan ialah dalam kategori Sistem pendidikannya, yakni sebaiknya berorientasi pada nilai serta Sistem pendidikan sebaiknya terkait dengan dunia praksis.
B. Saran
Demi mewujudkan Indonesia yang pragmatis dan ideologis maka tentunya tersedia SDA dan SDM yang baik dan berkualitas. Untuk itu memulai menanamkan pendidikan yang berkarakter mulai dini sangat akan membantu mewujudkan Indonesia yang merdeka dalam segala bidangnya.
Dari pemaparan diatas dapat kami simpulkan bahwa:
1. Visi dan Misi pendidikan sekolah terhimpun dalam Pendidikan kepribadian, Pendidikan kewarganegaraan, dan Pendidikan intelektual.
2. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malindoski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan.
3. Pengaruh eksternal dalam hal pendidikan adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan pengaruh internalnya adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia di bidang pendidikan.
4. Desentralisasi pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Kebijaksanaan yang berdimensi lokal adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.
5. Program pendidikan yang harus dikedepankan ialah dalam kategori Sistem pendidikannya, yakni sebaiknya berorientasi pada nilai serta Sistem pendidikan sebaiknya terkait dengan dunia praksis.
B. Saran
Demi mewujudkan Indonesia yang pragmatis dan ideologis maka tentunya tersedia SDA dan SDM yang baik dan berkualitas. Untuk itu memulai menanamkan pendidikan yang berkarakter mulai dini sangat akan membantu mewujudkan Indonesia yang merdeka dalam segala bidangnya.
DAFTAR
PUSTAKA
Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi. 2004. Rekontruksi Kebudayaan Melalui Pendidikan. Yogyakarta: IRCiSoD
Fuad Hassan. 2004. Pendidikan adalah Pembudayaan, dalam tonny D. Widiastono (editor). 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Tilaar, H.A.R., Prof., Dr., M.Sc., Ed. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
http://Layla-innocent.blogspot.com
Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi. 2004. Rekontruksi Kebudayaan Melalui Pendidikan. Yogyakarta: IRCiSoD
Fuad Hassan. 2004. Pendidikan adalah Pembudayaan, dalam tonny D. Widiastono (editor). 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Tilaar, H.A.R., Prof., Dr., M.Sc., Ed. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
http://Layla-innocent.blogspot.com
DAFTAR ISI
SAMPUL
DEPAN.................................................................................. ……………...…….i
KATA
PENGANTAR ........................................................................... …………….….…ii
DAFTAR
ISI .......................................................................................... ………………….iii
BAB
I PENDAHULUAN ...................................................................... ……….…………..1
A. Latar belakang..................................................................................... …………………...1
B. Rumusan Masalah...............................................................................
…………………..1
C. Tujuan Penulisan................................................................................... …………………...1
BAB
II PEMBAHASAN........................................................................ …………………..
2
A. Misi pendidikan persekolahan............................................................. …………………..2
B. Sekolah
Sebagai Sarana Rekonstruksi Masyarakat............................. …………………..4
C. Pengaruh
Eksternal dan Internal Dalam Pengelolaan Pendidikan……………….………4
D. Pendidikan Di Sekolah Dengan Sistem Desentralisasi
…………………………………...5
E. Program Kegiantan Yang Perlu Di Kedepankan ………………………………………….6
BAB
III PENUTUP................................................................................
…………………..8
A. Kesimpulan ......................................................................................... …………………...8
B. Saran ................................................................................................... …………………...8
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………..……...9
Tidak ada komentar:
Posting Komentar